Pembangunan masyarakat selalu diupayakan dapat memandirikan masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang dapat mewujudkan harapannya dan mengaktulisasikan kemampuan diri dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Konsep utama pembangunan. yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai surnber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia. Karena itu, pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberikan peran pada masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek.
Ketimpangan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar yang masih ada selama ini mengkibatkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk peran serta masyarakat dalam pernbanguna daerah yang pada akhimya akan mendorong munculnya pengangguran. Sebagaimana diketahui bahwa pengangguran masih merupakan permasalahan pembangunan di Kota Blitar disamping masalah hukum, sarana dan prasarana, kelembagaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Komitmen pernetintah daerah dalam mengurangi pengangguran lewat pemberdayaan masyarakat dan penaggulangan kemiskinan ini memang sangat beralasan dan sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dari semua pihak.
Pembangunan ekonomi memegang peranan penting dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Secara konseptual sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan Gross national Product (GNP) yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro 2004: 21).
Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, yang mengutamakan proses partisipatif sehingga setiap anggota masyarakat bisa bekerjasama dalam suatu kelompok baik formal maupun informal untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta secara kolektif berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan produk/hasil yang bersifat praktis. Namun demikian indikator-indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif juga diperlukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program.
Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan yang kuat antara potensi dan kepentingan lokal, dengan tuntutan pembangunan yang bersifat partisipatif, maju dan berkembang. Terdapat sejumlah isu strategis dalam setiap program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (a) aksesibilitas terhadap sumber daya baik SDM, modal maupun teknologi; (b) kemampuan untuk menghasilkan kegiatan yang produktif sebagai bagian integral dari sistem pemebrdayaan (c) tingkat partisipasi dan komitmen pemberdayaan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan daya saing; serta (d) secara terus menerus memperhatikan, mencermati dan memanfaatkan perubahan yang sangat dinamis dengan program pemberdayaan sehingga membutuhkan kebijakan dan pengelolaan secara tepat guna.
Tantangan terbesar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana upaya secara konkrit, kontinyu dalam mengintegrasikan local capacity building dan partisipasi masyarakat kedalam su
Hasil studi Blau dan Duncan (1967) di Amerika Serikat, Mark Blaug (1974) di Inggris, dan Cummings (1980) di Indonesia, menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Pendidikan formal hanya memberikan kontribusi lebih kecil terhadap status pekerjaan dan penghasilan dibanding faktor-faktor lain di luar sekolah seperti pelatihan dan pengalaman. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan kenyataan umum bahwa lulusan pendidikan formal sering belum siap bekerja. Banyak kasus dunia industri harus melatih mereka terlebih dahulu dalam waktu yang relatif lama. Dari kenyataan ini dapat dipahami jika pencari kerja terdidik hanya sebagian kecil yang dapat ditampung di dunia industri khususnya (Suryadi, 1994).
Hal ini juga terjadi di kota Blitar, bahwasanya tenaga kerja yang berasal dari pendidikan formal masih banyak yang belum bekerja. Bahkan banyak tenaga kerja yang terdidik bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, salah satu alternatifny adalah berusaha di bidang UMKM. Hal ini didukung oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur, BAB III tentang Agenda-Agenda Pembangunan Jawa Timur Tahun 2006-2008, Angka 3.3 yang khusus menguraikan tentang Agenda Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Memacu Kewirausahaan di Jawa Timur. Salah satu prioritas pembangunan diletakkan pada kegiatan bidang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.
Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.
Kota Blitar menargetkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Blitar pada tahun 2015 mendatang pada kisaran Rp 63 miliar. Untuk itu, Pemkot Blitar bertekad akan mengoptimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Kebijakan itu sendiri akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan secara maksimal aset atau objek milik Pemkot Blitar dan/atau Kota Blitar secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat Kota Blitar tidak memiliki dampak yang terlalu signifikan di dalam kerangka peningkatan capaian PAD. Artinya, Pemkot Blitar mengambil langkah-langkah yang tidak akan membebankan dan memberatkan upaya ini kepada masyarakat, seperti peningkatan retribusi dan pajak daerah yang terlalu tinggi.
Berbagai kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk memamerkan hasil industri UMKM. Antara lain: kegiatan bazaar yang bertujuan memperkenalkan produk UKM pada masyarakatyang diadakan di bulan Juni 2010. Dalam pameran bertajuk “Kampung UKM” itu panitia melibatkan sekitar 30 usaha kecil dan menengah (UKM) se Kota Blitar.
Dengan menggelar pameran itu, diharapkan produk atau kerajinan para UKM di Kota Blitar lebih dikenal masyarakat. Bahkan acara pameran tersebut sengaja di gelar di taman Kebon Rojo, yang diprediksi selalu ramai pengunjung diakhir pekan. Selain berkunjung ke taman Kebon Rojo, masyarakat juga melihat pameran dan membeli dagangan yang dipamerkan para pengusaha. Pameran ini membawa dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah bahkan saat ini pendapatan perkapita di Kota Blitar, karena dengan adanya pameran pendapatan kota Blitar mencapai 6,21 persen. Jenis dagangan yang dipamerkan dalam kampung UKM ini, diantaranya, batik, mebel, souvenir, makanan dan minuman ringan.
Selain kegiatan di atas, pada hari Minggu (10/10) Setelah menggelar kegiatan jalan sehat keluarga dan upacara bendera Selasa pagi (12/10), pemerintah Kota Blitar juga menggelar bazar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan gelar potensi koperasi UMKM, IKM (Industri kecil menengah) se-Kota Blitar pada tanggal 12 hingga 16 Oktober 2010 di area PIPP Kota Blitar. Seluruh rangkaian kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Propinsi Jawa Timur yang ke-65 tahun 2010.
atu program pemberdayaan. Hal tersebut diperlukan untuk mempercepat mutually benefits bagi pengembangan potensi masyarakat dalam kerangka pembangunan masyarakat pedesaan yang berkelanjutan.
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang terencana secara sistematis untuk memberdayakan potensi seluruh lapisan masyarakat secara terpadu. Program tersebut berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan.
Sumber : http://fe.wisnuwardhana.ac.id/index.php ;/span>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar