JAKARTA tidak hanya dikenal sebagai ibu kota negara,tapi juga sebuah lokus pertemuan lapisan masyarakat dari berbagai etnis,agama,status,dan stratifikasi sosial.
Tingkat heterogenitas di DKI Jakarta yang sangat tinggi, baik secara horizontal maupun vertikal, inilah yang seringkali menjadi pemicu kriminalitas dan aksi premanisme. Bagi beberapa orang, Jakarta dilihat sebagai simbol rezeki dan sumber penghidupan.Kendati penduduk Ibu Kota sudah mencapai 10 juta jiwa, masih banyak orang berbondong-bondong pergi ke Jakarta dengan alasan ekonomi.Ketika daya dukung Jakarta mulai tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi penduduknya, bahaya laten kriminalitas dan premanisme pun muncul.
Pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Iqrak Sulhin menyatakan,tindak kekerasan dan premanisme dilatarbelakangiolehtidakadanya kesempatan yang didapatkan oleh individu-individu tertentu untuk berusaha dalam mempertahankan hidup di Jakarta secara legal. Hal itu karena kemampuan dari individu itu tidak mumpuni, baik dari kemampuan maupun pendidikan. Ketidakmampuan itu membuat para individu tersebut berkumpul dan membuat komunitas agar dapat bertahan hidup di Ibu Kota. Sayangnya, usaha yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum.
“Pilihan berbuat kekerasan secara berkelompok inilah yang menyebabkan premanisme. Bila mereka memiliki kemampuan kompetitif, mereka tidak akan berbuat anarkistis,”kata Iqrak. Iqrak melanjutkan, faktor urbanisasi karena tidak ada kesempatan di daerah asal adalah salah satu faktor pemicu munculnya kelompok-kelompok preman. Masyarakat berbondong- bondong pergi ke Jakarta, namun perpindahan itu tidak disertai kemampuan yang mumpuni. Akibat itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk bekerja serabutan misalnya ikut proyek-proyek bangunan, kuli pasar, sopir tembak, debt collector, bahkan pengemis musiman.
Padahal, profesi-profesi tersebut tidak menjanjikan dan himpitan kemiskinan memicu tindak kejahatan. Apalagi ada stereotip pembedaan kelompok- kelompok berdasarkan jenis profesi dan wilayah. Setiap kelompok dianggap memiliki satu profesi tertentu atau menguasai wilayah tertentu. Ibarat hukum tak tertulis, pengaplingan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Jika melanggar atau ada daerah kekuasaannya yang diganggu,akan muncul aksi-aksi anarkistis. Pemprov DKI Jakarta tidak dapat pula menghentikan arus tersebut karena urbanisasi adalah hak individu.
Selama ini memang ada tindakan Pemprov DKI Jakarta melakukan antisipasi terhadap urbanisasi dengan cara melakukan operasi kependudukan. Namun, operasi ini baru sebatas mengantisipasi keberadaan penduduk baru tanpa identitas. Mengatasi dampak premanisme akibat urbanisasi ini,saran Iqrak,hanya dapat dilakukan dengan kerja sama tiga pihak dalam membuat kebijakan ekonomi dan sosial di daerah asal.Pemprov DKI Jakarta, pemerintah daerah asal, dan pemerintah pusat harus berperan menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat.
“Dengan koordinasi ini,masalah sosial di Jakarta ini dapat diatasi,”kata Iqrak. Peran pemerintah daerah utamanya ialah menarik investor dan membuat lapangan pekerjaan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat pemegang regulasi ekonomi juga turut berperan membantu daerah dengan menyiapkan infrastruktur dan pendidikan yang memadai sehingga lapangan pekerjaan di daerah tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar